Jawa Barat Dinobatkan Jadi Penyalur TKI Ilegal Timur Tengah Terbesar Se-Indonesia

Berita TKI - Sebanyak 10 ribu tenaga kerja indonesia (TKI) diduga ilegal berangkat ke timur tengah setiap bulannya. Pemberangkatan tersebut akibat ulah mafia yang menempatkan para TKI di luar negeri. Bahkan, TKI tersebut paling banyak warga Jawa Barat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basamalah mendesak pemerintah melalui kementrian terkait agar memberantas para mafia tersebut. Dia ingin sistem penempatan para tenaga kerja ke luar negeri dikaji ulang.

"Banyak TKI yang tidak mengikuti prosedur. Bahkan tidak terkontrol. Akhirnya banyak yang bermasalah disana," ujar Ayub saat Munas APJATI di Hotel Grand Aquila, Kota Bandung, Sabtu (26/11/2016).

Dia mengatakan, hingga saat ini negara di bagian timur tengah menjadi salah satu tujuan TKI mencari nafkah. Namun, para TKI tersebut tidak dilengkapi data dan non prosuderal. Bahkan, ada TKI juga menyimpang ke negara Syiria.

"Mereka berprofesi sebagai pembantu rumah tangga atau untuk bekerja dibidang lain. Yang paling menyedihkan ada yang ke syiria. Makanya harus ada tindakan, baik itu yang memberangkatkan serta pihak lain yang bermain didalmnya," tuturnya.

Sebanyak 10 ribu ini, kata Ayub, merupakan TKI ilegal. Dia menyebut Jawa Barat paling besar berasal TKI yang berangkat ke timur tengah.

"Jabar lalu dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terbanyak," ungkapnya.

Meski dirinya tidak merinci angka pasti namun animo masyarakat Jabar yang paling tinggi untuk mencari pekerjaan ke luar negeri menjadi salah satu alasannya. "Selain itu di timur tengah orang Jabar itu disukai karena dikenal baik saat bekerja," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, dengan melihat fakta tersebut Indonesia saat ini dalam keadaan darurat trafficking. Apalagi ada banyaknya mafia tengakerja didalamnya. Sebagai lembaga yang ikut menaungi masalah tenaga kerja, Ayub pun telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Dorongan dari kami itu harus disikapi. Kami telah mengkomunikasikan hal ini ke pak menteri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ditindaklanjuti," katanya. [jek/inilahkoran.com]