HONGKONG - Polisi menggunakan semprotan merica dan mengerahkan tim taktis untuk menghadapi ribuan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di depan Kantor Perwakilan China di Hong Kong. Massa berkumpul menentang intervensi yang dilakukan Bejing untuk melarang dua aktivis pro-kemerdekaan menjabat sebagai anggota parlemen.
Bentrokan terjadi setelah massa telah terlibat dalam deadlock selama delapan jam dengan aparat keamanan yang menjaga lokasi. Empat orang dilaporkan ditahan dan seorang polisi dilaporkan mengalami luka-luka dalam kericuhan itu.
Pada Minggu, 6 November, jalanan Hong Kong sebagian besar dipenuhi oleh para pemuda yang mengenakan pakaian hitam-hitam untuk memperingati pekan-pekan gerakan pro-demokrasi 2014.
Sekira pukul 7 malam waktu setempat sekira 4.000 demonstran memulai protes di depan kantor perwakilan China. Berdasarkan laporan Reuters, Senin (7/11/2016), para demonstran membawa plakat dan meneriakkan slogan-slogan, menuntut Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying untuk mundur dari jabatannya dan mendesak Beijing berhenti ikut campur dalam urusan kota bekas pendudukan Inggris itu.
Massa berulang kali berusaha mendobrak barikade polisi dengan menggunakan payung, yang juga berfungsi untuk menahan semprotan merica dari pihak keamanan. Pada pukul 1 dini hari, polisi, termasuk petugas unit taktis mulai bergerak ke arah demonstran dan memaksa mereka mundur.
Setelah bentrokan berlangsung selama satu jam, para petugas yang dengan dilengkapi pentungan mengusir sisa-sisa demonstran yang masih berada di lokasi. Intervensi China yang memicu protes ini dilakukan untuk mencegah dua aktivis pro-kemerdekaan, Yau Wai-ching dan Baggio Leung yang terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilihan umum Hong Kong pada September.
Dalam upacara pengambilan sumpah bulan lalu, kedua aktivis tersebut menyatakan kesetiaannya kepada ‘Bangsa Hong Kong’ dan menggelar spanduk bertuliskan ‘Hong Kong bukan China’.
Tindakan ini membuat sumpah mereka dibatalkan dan hak mereka untuk mengulangi sumpahnya diajukan ke pengadilan lokal untuk dicabut oleh Pemerintah otonomi Hong Kong.
0 comments
Post a Comment