Berita TKI - Kicauan Fahri Hamzah yang merendahkan TKI beberapa waktu lalu akhirnya berbuntut panjang. Koalisi 55 Organisasi Buruh Migran Indonesia yang ada di Hongkong yang tergabung dalam LACI (Lingkaran Aku Cinta Indonesia) mengecam kicauan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di akun Twitter pribadinya.
Kicauan Fahri pada Selasa (24/1/2017) pagi, Fahri lewat akun @Fahrihamzah yang mengatakan "anak bangsa mengemis jadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela"
Hal ini tentu saja membuat Ketua I LACI Nur Halimah angkat bicara mengenai kicauan Fahri tersebut yang telah melecehkan martabat para pekerja Indonesia di luar negeri.
"Tahukah Bapak bahwa pernyataan Bapak telah merendahkan martabat dan harga diri kami, para 'pahlawan devisa' yang menyumbangkan remitansi sebesar 7,4 miliar dollar AS atau Rp 97,5 triliun untuk memutar roda perekonomian Indonesia," ujar Nur seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas dilansir dari SitusKartini pada Selasa malam.
Tidak hanya kicauan itu saja yang membuat TKI Hongkong marah merasa tak dihargai. Beberapa waktu sebelumnya Nur mengatakan, di beberapa pemberitaan media Fahri menyebutkan ada 1.000 TKI di Hongkong hamil dan menyerahkan anaknya ke LSM.
Fahri menuding 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV/AIDS ditambah lagi kicauan Fahri di Twitter yang menyangkutkan kata "babu", Nur dan kolega di Hongkong sudah tidak bisa lagi tinggal diam.
"Tahukah Bapak bahwa kami ini pekerja, bukan babu. Kami mempunyai harkat dan martabat. Kami melakukan pekerjaan yang halal dengan setiap tetesan keringat kami, bukan hasil korupsi, apalagi hasil mengemis," lanjut dia.
Nur mengatakan, para migran di luar negeri tengah berjuang memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya di Indonesia.
Semestinya, pejabat negara seperti Fahri mendukung hal tersebut.
LACI menuntut Fahri untuk meminta maaf secara resmi atas semua pernyataannya yang menyinggung buruh migran Indonesia.
"Mendorong MKD DPR RI untuk mengevaluasi kinerja Fahri Hamzah dan mempertimbangkan pencopotan yang bersangkutan dari anggota DPR RI," kata Nur.
sumber : situskartini
0 comments
Post a Comment