TKI Mantan Pekerja Bin Laden Group Dapat Pesangon Hanya 7,5 Juta Rupiah

wartaberitatki.com - Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) korban soal PHK oleh perusahaan Arab Saudi Bin Laden Group ternyata belum sepenuhnya beres. Baru 3.458 dari 6.500 TKI yang mendapatkan klaim asuransi. Sisanya dalam proses kelengkapan dokumen.

Padahal penantian mereka untuk mendapatkan pesangon dari perusahaan sejak 2015.

Bin Laden Group sengaja mengurangi ribuan pekerja asal Indonesia setelah insiden jatuhnya crane di Masjidilharam, Makkah, pada 11 September 2015.

Perusahaan konstruksi multinasional itu memulangkan TKI yang tak mau dipindahkan tugaskan ke proyek lain.

Ribuan pekerja tersebut berada di bawah naungan dua pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Yakni, PT Amil Fajar Internasional dan PT Tifar Admanco.

Para TKI yang diputus kerja tersebut mendapat klaim asuransi masing-masing hanya Rp 7,5 juta. '

'Masih kurang untuk modal usaha,'' keluh Suwandi, salah seorang TKI, saat mengambil klaim asuransi di kantor Kemenaker, Jakarta, kemarin (1/11).

Suwandi mengungkapkan, mayoritas TKI sebenarnya terpaksa menerima tawaran pulang ke Indonesia. Sebab, janji perusahaan Bin Laden mencarikan pekerjaan lain urung ditepati dan disuruh membayar lagi.

''Kalau mau pindah disuruh bayar lagi,'' ujar TKI asal Kedungadem, Bojonegoro, Jatim, itu.

Sebagian besar TKI mengaku betah bekerja di Saudi. Bayaran mereka paling kecil 2.000 riyal atau setara Rp 7 juta untuk posisi helper atau pembantu tukang.

''Sebenarnya kami ingin bertahan sampai dapat pekerjaan baru. Tapi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di sana masih kurang."

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait nasib para TKI korban PHK tersebut. Pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah bergantung lowongan dan pasar kerja di negara setempat.

''Kami memprioritaskan tenaga kerja yang punya skill,'' ungkapnya.

Pihaknya mendorong para mantan TKI untuk membuka usaha baru di daerah asal masing-masing. Kemenaker bekerja sama dengan Kemendes PDTT dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong TKI memperkuat ekonomi desa. ''Intinya dikerjasamakan. Nanti kami beri pelatihan,'' kata Hanif. (tyo/c17/ca/jawapos)